jump to navigation

ISI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PORNOGRAFI October 31, 2008

Posted by SmilewiththeLife in News.
Tags: , , , , , , ,
trackback

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PORNOGRAFI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.
2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3

Pengaturan pornografi bertujuan:
a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II
LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:
a.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b.kekerasan seksual;
c.masturbasi atau onani;
d.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau
e.alat kelamin.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
 
Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13

(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Pasal 15

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 17

1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 18

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 20

Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 22

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:
a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan
d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 24

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal 25

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:
a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan
b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 26

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 27

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 28

(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI
PEMUSNAHAN

Pasal 29

(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 39

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 40

(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang‑orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama‑sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
a.pembekuan izin usaha;
b.pencabutan izin usaha;
c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
d.pencabutan status badan hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN:

Pasal 4

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “mengunduh” adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “mempertontonkan diri” adalah perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

Pasal 13

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.
Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.
Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.
Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “materi seksualitas” adalah materi yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni.

Pasal 16

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19

Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Pasal 20

Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

 

See other article: My Opinion About UU-Pornography

 

[SmilewiththeLife]

Comments»

1. FerrY - November 1, 2008

PARAH!!!!!
Indonesia katanya negara demokrasi???

ini itu di kengkang..itu kebebasan masing2 orgx

model berpakaian renang = porno ??
mastrubasi =porno?
homo/lesbian= porno

walah2 kasian org2 yg jadi warga naegara indonesia-.-a

2. tempo - November 1, 2008

Rakyat Indonesia semakin merana.. Sudah susah makan, susah beli BBM, skrg jg susah nyari hiburan.. Perut lapar, pikiran stress, Mati Wae..

3. CB - November 1, 2008

AKU SEDIH SEKALI

SOALNYA MBAH-MBAH DI RUMAH SEBELAH PALING SUKA PAKE KUTANG KEMANA-MANA.
SEKARANG KALO MEREKA KELUAR RUMAH CUMA PAKE KUTANG MA KAIN MALAH DIANGKUT PAK POLISI, DITARUH DI KURSI BELAKANG MOBIL PICK-UPNYA POLISI.
TAPI KALO POLISINYA NGGA TERBANGKITKAN HASRAT SEKSUALNYA, APA MBAHNYA TETEP DITANGKAP????

KALO LIAT MBAH ITU, HASRAT SEKSUALKU NGGA BANGKIT TUH…

AKU SEDIH SEKALI
SEDIH SEKALI AKU
SEKALI SEDIH AKU

SEKALI-SEKALI SEDIH
SEDIH KOK SEKALI-SEKALI

SEDIKIT-SEDIKIT SEDIH
SEDIH KOK SEDIKIT-SEDIKIT
SEDIKIT-SEDIKIT SEDIH, KOK!

SEDIH NIH…
NIH SEDIH…

UDAH CAPE, KESEL LAGI…

4. dewi - November 1, 2008

Menurut saya cukup detil kok UU-nya,, klo pake tangtop dijalanan ya gapapa,, wong ga telanjang,,ga bersenggama, ga onani di depan publik kan? saya cukup senang dan lega karena ternyata definisi yang disebutkan cukup detil,,

5. SILENT - November 2, 2008

bali diterapkan uu ini?? “APA KATA DUNIAA???”

6. otheb - November 2, 2008

buat mba dewi.. trus kalo polisi nya bilang ” saya terangsang mbak, ngeliat mbak pake tangtop” gmana donk mba? kan mba ketangkep juga..

7. christy - November 2, 2008

bangsa yg mao maju seharusnya belajar dari bangsa2 lain!

ketahuan kebobrokan bangsa indonesia, buktinya kita tidak pernah belajar dari negara2 seperti iran, irak dll. Kenapa org2 iran pada minta suaka ke negera2 Eropa dan malah berkarya buat bangsa2 lain, yah karna iran setalah jatuhnya syah mereka….mereka mundur…nah indonesia akan mengikuti jejak iran!

selamat buat bangsa indonesia….semoga sukses mengikuti jejak bangsa iran dan mundur terus!

8. nooppiieee" - November 2, 2008

ckckckck………

trus org2 daerah nyang msi pke koteka jg dtangkep?
emang tuw bs bkin napsu muncul???

dasar pemerintah ky ga ada kerjaan laen apa?!?!

urusin tuh orang klaparan!
anak2 ga sekolah!
org2 miskin!
jakarta banjir! (malahan skrg mana2 jg banjir)
KORUPTOR!!!!!
NARKOBA!!!
PEMBUNUHAN!
PENGANIYAYAAN!!

mikir donk!!!!!!!!

9. Soemanto - November 2, 2008

Pada gak baca apa:

PASAL 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Baca abis dulu tuh UU sebelum komentar. Hidup UU Pornografi !!

10. taUbat - November 2, 2008

MASYARAKAT MENYAMBUTNYA DENGAN BIASA2 SAJA TIDAK ADA KERESAHAN DAN KEKHAWATIRAN DENGAN DISYAHKANNYA UU APP.

YANG PATUT DIPERTANYAKAN ADALAH PENENTANG UU APP, KANDUNGANNYA SUDAH DIMAKNAI BELUM !

PEMERINTAH SUDAH JERIH PAYAH UNTUK MENYELAMATKAN GENERASI DEMI KELANGSUNGAN HIDUP NKRI INI, DARI GLOBALISASI YANG BEGITU DERASNYA.

PLEASE ………..MENGERTI DAN KASIHANILAH ANAK CUCU KITA !

11. Beben Prapto - November 2, 2008

Sumanto ****** juga nih,
seni dan budaya mana?
adat istiadat propinsi mana,
ritual tradisional kepercayaan apa?
dan terlebih lagi
semoga nanti ada kerabat atau anak sumanto yang suka sama sesama jenis kelamin, biar nanti penjara penuh jadi sarana cari jodoh
Terlalu banyak yang rancu, detailnya terbatas
sayang sekali….

12. prast - November 2, 2008

buat yang ngomong iran mengalami kemunduran, tlg di pikirin ! siapa yg ditakutin amerika dan israel, kl indonesia udah jd komoditi amerika dan kambing congek mereka ! termasuk pornografi itu budaya mereka !! buat yg takut ama uu pornografi, baca uu nya dulu baru komentar, ingat kita punya anak yg hrs kita lindungi dari pengaruh pornografi.

13. bonz - November 2, 2008

@buat semua yang mendukung RUU pornografi: jangan munafik. kalian dideketin cewe yang seksi juga mau2 aja.

14. FreeMan - November 2, 2008

Beben Prapto Lebih *****…
Semua yang menyangkut seni dan budaya… ya bukan termasuk Kategori Pornografi…

Seni dan Budaya… yang dilingkup dalam Kewenangan Wilayah NKRI…

Adat Istiadat… yang dilingkup dalam Kewenangan Wilayah NKRI…

Ritual Tradisional Kepercayaan… yang diakui dalam kewenangan UU dan NKRI…

Masa’ gitu saja ga bisa meng-interpretasikan sendiri…

Buat nooppiieee…
Gue rasa pemerintah sudah cukup mikir untuk UU APP….
Justru mungkin nooppiieee yang rada kurang mikir…

15. alone - November 2, 2008

pasal 26 : teganya pemerintah memasuki wilayah pribadi orang yang notabene ga pernah bikin rugi orang lain..tapi koq pemerintah terkesan enggan memasuki wilayah pribadi seorang koruptor yang jelas jelas M E M I S K I N K A N berjuta rakyat Indonesia .. hmmmmm

16. SmilewiththeLife - November 2, 2008

@Soemanto & FreeMan: Memang benar di UU tertulis demikian, “materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai: seni dan budaya, adat istiadat, ritual tradisional”. Tapi seperti yang diutarakan oleh BebenPrapto apakah anda sudah mengetahui cakupan & juga sampai sejauh mana batasan kebudayaan yang dimaksud oleh undang-undang tersebut?, apakah itu berarti seluruh kebudayaan yang selama ini ada di indonesia dan sebagian dari kebudayaan tersebut yang memiliki materi seksualitas mendapat pengecualian untuk di tampilkan di muka umum atau hanya di tempat tertentu yang telah di sediakan?.

@taUbat: Jika anda memang sampai saat ini belum mengetahui keresahan dan kekhawatiran dengan disyahkannya UU tersebut, silahkan anda googling terlbih dahulu atau kunjungi detiknews.com. Gunakan fasilitas search dengan mengetikkan keyword “UU Pornografi”.

17. SmilewiththeLife - November 2, 2008

Sekali lagi saya pribadi juga tidak membantah dengan disyahkannya UU Pornografi ini. Justru sangat bagus bukan?, dengan adanya UU baru ini kejahatan / kekerasan yang yang bersifat seksualitas seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, atau paling penting ttg kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur setidaknya dapat diminimalisir. Di dalam UU ini juga terdapat isi ttg perlindungan terhadap anak. ahaha isn’t that great if the UU is legalized?.

Tapi alangkah sedihnya, dengan pengesahan UU ini menimbulkan kontroversi bagi para orang “dewasa” yang seharusnya tidak perlu lagi mendapatkan pengawasan terhadap aktivitas seksual mereka, kecuali bagi mereka yg benar-benar butuh bantuan pemerintah unutk mengawasi kehidupan seksual mereka [no offense]. I think it’s really funny even adults still need to be controlled by the goverment about their sexual activity. Dan yang lebih menyedihkan lagi apabila suatu saat terjadi larangan – larangan yang diakbiatkan oleh UU ini [saya cantumkan di artikel saya yang lain "My Opinon About UU-Pornography"]. You said it wont be happen?, LoL, I hope so that it wont be happen but who knows what the next impact that we can expected from this UU.

18. jenggot - November 2, 2008

wah parah ini mah… lama lama IND jadi negara AGAMIS donk….. sekalian aja ngikutin negara di timur tengah sono, make bj yang tebelnya ga ada 2…… dimana yang namanya seni ??? padahal mah dikasih juga toh ga nolak kan… parah ini mah…….

19. Wakentir - November 2, 2008

Aduh, selamet gua. Gara gara uu porn dah di sahkan, gua jadi berani lagi jjs. Kaga takut di sodomi lagi. En free dah.

20. Donny Saputra - November 2, 2008

MASIH BOLEH NONTON BOKEP KOK… SECARA HALAL

Coba deh, lihat detailnya, yang disebut pornografi itu “… di depan umum…”

Sudah begitu ada klausul “terapi kesehatan”…

Malah, kalau dilihat begini, nampaknya UU Pornografi bisa dilihat melegalkan film BOKEP. Hebat… ini bagus sekali. Dari pada nyari di gang-gang glodok – malu-maluin – kampungan, mendingan cari BOKEP buat bini gue di klinik kesehatan saja. LEGAL.

HEHEHE…. tunggu komentarnya dong.

Bales dong….

21. wanwan - November 2, 2008

aje gile punya / menyimpan bokep aja didenda 2 milliar . . .

hak hak gue donk kalo mo nyimpen bokep…

22. mario - November 2, 2008

christy yg baik, jadi itu yang difikirkan dari RUU ini? . alesannya ini proses islamisasi, tapi apa kamu nyadar kalau kamu itu termasuk agen AMERIKANISASI ? cuma jadi tukan gsebar SAMPAH dari BARAT. cob aliat sisi baik nya atau mang suka ma sek bebas???????

23. Idub - Budi - November 2, 2008

Waduw,. para pnegak hukum jg bkal bingung ni. Meng apresiasi kn isi uu neh. Gni salah mw gtu salah. . Bntar2 hasrat, bntar2 napsu.. Jd takut neh. . Hehe. Ap pun kptusan yg d ambil pmerintah,so far so gud lah..

24. Hello from OZ - November 2, 2008

ga dibilangin ga boleh pake bikini di pantai kan? kan itu sesuai konteks hehe.. kalo yang gw baca2 ini hanya ttg larangan menyebar luaskan materi pornografi, dan yang dimaksut dengan materi itu video, foto, dll kan? bukan kalo orang pake baju renang berenang2 di kolam renang ditangkep bukan?

25. SmilewiththeLife - November 3, 2008

@Donny Saputra: Tidak ada dari ke-19 comment diatas yang menyatakan anda tidak boleh menonton bokep.

@wanwan: Coba kamu liat duLu dr atas ke bawah sesuai urutannya Pasal 4 ayat 1, kemudian Pasal 6, baru setelah itu Pasal 33. yang dimaksud menyimpan disana yaitu menyimpan film² porno dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit untuk kemudian disebarluaskan pada public. Kalau kamu ingin nonton film bokep ya terserah, itu memang hak kamu namun tidak untuk dipertontonkan kepada public.

@Hello from OZ: Aahahha memang tidak, Itu penggalan artikel yang ada di yalun.wordpress.com. Dan itu sndri bukan berarti tidak diperbolehkan mengenakan pakaian berbikini di pantai. Tapi pernyataan tersebut dibuat dengan pembukaan “Several negative impacts expected:”.

Kemudian dibawah saya kasih comment “Lol, hope those several impacts really won’t be categorized as pornography. I just wanna say it once again, I really appreciate those who made this UU to protect children from phornography and educate them but not for us”.

Makasih untuk tanggapannya ^^.

26. Definisi pornografi menurut (sebagian) Pak Pejabat « Blog Archive « Etersoul Journey - November 3, 2008

[...] Bila ingin membaca mengenai isi UU Pornografi ini, silahkan klik di sini. [...]

27. SENDY - November 3, 2008

PEMERINTAH TUH MUSTI MIKIR DONG!!!!!!!!!!!!!!
EMANG DGN DIBERLAKUKANNYA UU PORNOGRAFI, PEMERKOSAHAN AKAN BERKURANG………
DENGAN KITA MEMAKAI PAKAIAN LENGKAP AJA, NAMANYA PIKIRAN ORANG YANG BEJAD TETAP AJA TERJADI PEMERKOSAHAN……..
JELAS-JELAS KITA SEBAGAI MASYARAKAT PUNYA HAK ASASI………..
ORANG MAU MAKE JELANA PENDEK KE, ITUKAN HAKNYA MASING-MASING……………
YANG PERLU DIUBAH CARA PEMIKIRAN ORANG-ORANG YANG BEJAD………………
JGN KARNA KEBEJATAN BEBERAPA ORANG SEMUANYA DIKORBANKAN………..
KARNA DENGAN DIBERLAKUKANNYA UU INI, BANYAK YANG DIKORBANKAN…………..
BUDAYA, KEBEBASAN ORANG, KREATIVITAS TERHAMBAT, DAN PENGETAHUAN MENJADI KOLOT, SERTA KEBEBASAN AGAMA MENJADI TERHAMBAT…………..
CONTOHNYA, APA PATUNG ***** ***** HARUS DIHILANGKAN??????????????
COBA PEMERINTAH BERPIKIR SECARA REALISTIS……….
KALAU NGOMONG TUH HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN…….
JANGAN ASAL JEBLAK AJA…………..
KATANYA ORANG BERPENDIDIKAN??????????
KOK CARA PIKIRNYA MASIH TERPATOK PADA SESUATU.ENGGAK MIKIR SISI LAINNYA…………
BERPIKIR KRITIS DONG……………
NEGARA INI BUKAN MILIK SESEORANG………
TAPI, BANYAK MASYARAKAT YANG BEDA BUDAYA, BEDA AGAMA, BEDA CARA PEMIKIRANNYA…………..
GIMANA INDONESIA MAU MAJU?????????????PEMERINTAHNYA AJA ENGGAK BISA BERPIKIR KRITIS……….
SELAMA INI PEMERINTAH SEAKAN-AKAN ENGGAK PUNYA DOSA…………….
JANGAN URUSIN PRIBADINYA ORANG……………….
URUSIN AJA DIRI SENDIRI……………
BANYAK KORUPSI!!!!!!!!!!!!!!
ITU AJA UDAH CUKUP BIKIN RAKYAT SENGSARA…………
SEKARANG MAU DITAMBAH LAGI DENGAN UU YANG SEHARUSNYA ENGGAK PERLU DI SAHKAN…………..
MAKANYA JADI PEMERINTAH, HARUS MAU DENGERIN ASPIRASI RAKYAT……..
JANGAN CUMA JANJI DOANG………

28. Orang Indo - November 3, 2008

Undang-undang pornografi
hanya undang-undang tertulis saja
gak ada artinya
sebuah keputusan bodoh yang dibuat orang-orang yang idiot
sebenarnya semuanya kembali ke pribadi orangnya masing-masing
serta pendidikan dari keluarnyanya masing-masing
masak sih harus di buat undang-undang segala
gimana nih komnas HAM kok diem aja
mungkin nanti ada undang-undang buat orang tua
dalam mendidik anak, seperti parodi saja
padahal para pembuat undang-undang tuh samanya aja
suka ama yang seksi-seksi, kalo gak percaya
kita kirima aja psk ke rapat dpr suru telanjang
pasti pada “tegang” semuanya (hahahahaha)

29. antimunafik - November 3, 2008

yang uda ketutup total aja kayak di arab sono aja masih memperkosa TKW kita. eh, malah TKW kita yg dihukum karena dituduh berzinah (alasannya karena nda ada saksi perkosaan).
lebih mending di amrik, TKW kita disiksa, majikannnya dihukum berat & disita hartanya. pelecehan seksual di amrik (lewat kata2 saja, tak perlu menyentuh) sudah dpt dituntut.
nah, mana yg lebih porno? amrik ato arab? ternyata negara yg lbh porno lbh adil secara moral dan hukum.
alhamdulilah, berarti porno tidak berarti lebih tdk bermoral & semakin diketati semakin beringas.
kita bangsa indonesia punya agama sama TAPI BUKAN BERARTI MENJADI BUDAK ARAB!!!!!
selamatkan kebudayaan dan kebangsaan Indonesia!
jgn mau didikte sama organisasi impor dr arab yg sebenarnya preman berjubah yg suka cari setoran ke diskotek2 (& anehnya organisasi ini malah menyimpan majalah playboy di kantornya).
masak sudah modern gini kita disuruh balik pake jubah lagi?
masak sudah modern gini kita disuruh pake peraturan kuno lg?
bikin hukum jgn pake kitab suci, seharusnya pake logika & moral!
kitab suci itu untuk wilayah pribadi! lihat amrik! apa buat undang2nya pake bibel? ya pake otak! hidup sekular!
katanya UU porno buat melindungi anak2, tapi menikahi anak umur 9 thn boleh, sama saja memperkosa anak2. dasar para munafik!
mending pny teman pelacur drpd teman munafik. jijik gua sama munafik!

30. Hello from OZ - November 3, 2008

yaudahlah ya kita mendingan santai aja kaya di pantai.. palingan ini UU ujung2nya kaga ada yang ngikutin juga :P hahahaha toh juga pemerintahnya sendiri demen beli, download, dan nonton video2 bokep. pemerintah bikin beginian hanya sbg formalitas aja kali ya, biar ‘keliatannya’ bangsa indonesia lebih bermoral dan berkelakuan baik. padahal.. isinya .. kita2 juga yang bejad2 hahaha..

31. young aurora - November 3, 2008

LOL…
kalo nonton film bokep sendirian boleh, apa bedanya kalo setelah nonton itu terjadi “hal2 yg tidak diinginkan”???
bukannya seharusnya UU ini bertujuan untuk melindungi dan mencegah “hal itu” terjadi ya???
berarti, secara tidak langsung kita diajarkan untuk lempar batu sembunyi tangan dong? moral tetep bobrok dong???

32. young aurora - November 3, 2008

kemudian…
mengenai situs2 porno, yang diblokir hanyalah warnet2…
jadi, kalo ngakses situs porno lewat laptop yg ada WIFI tetep bisa!
masih bisa bilang kalo UU ini dapat melindungi putra putri Anda???

33. Orang Indo - November 4, 2008

ya begitu deh kalo tinggal di negara yang
dipimpin oleh orang-orang bodoh
lebih mentingin buat uundang-undang anti pornografi
kenapa gak buat undang-undang anti korupsi aja
wah kayaknya yang satu ini gak mungkin kali ya
soalnya anggota dpr-nya saja pada korupsi
payah……..
dan padahal mereka juga suka buka situs porno
malah mereka bukan buka situs porno lagi
tapi tinggal buka rok……. wkwkwkwkwkwk

34. ayiph - November 5, 2008

yang etuju terhadap uu pornografi berarti juga setuju, kalau perempuan adalah biang kerusakan negara ini, karena perempuan yang (maaf) sering dijadikan obyek seksualitas.tetapi negara ini rusak bukan karena perempuan kan?!!!! saya sendiri tidak setuju dengan hal ini. coba tengok mengenai UUD 45 yang memuat tentang HAM. dimana kebebasan kita sebagai eksistensi manusia??!!!!!!!!!!!!
saya lebih setuju dengan pendapat ORANG INDO…

ga masuk akal…………………madnes!!!!!!

35. Orang Indo - November 7, 2008

sebenarnya sih yang paling bersalah dalam merusak bangsa
adalah para pejabat negara yang memiliki mental korupsi
kalo (maaf) perempuan yang sering dijadikan objek seksualitas
gimana dengan psk pria
kalo perempuan telanjang dada dibilang pronoaksi
gimana kalo laki-laki yang telanjang dada dibilang prono aksi juga
wah…. gimana nih
kalo laki-laki melihat perempuan telanjang dada jadi nafsu
gimana kalo perempuan yang lihat laki-laki telanjang dada nafsu
gimana menafsirkan pronografinya

sebenarnya semuanya kembali ke pribadi masing-masing
gimana mengontrol dirinya sendiri dan pikirannya
kalo melihat lengan aja nafsu ya yang salah kan orangnya
bukan yang pakai baju tangan pendek atau tanktop

kalo negara mau maju, ya kita harus menekankan pendidikan
moral dan akhlak mulai dari rumah
bukannya musti di buat undang-undang

nanti keluar lagi undang-undang pendidikan anak di rumah
yang disahkan oleh anggota lawakan (baca DPR)
lalu keluar undang-undang berprilaku, undang-undang berkata-kata
lama-kelaman kita hidup dalam sangkar emas
atau hidup seperti robot donk….

36. EzZTy - November 12, 2008

Saya sebagai wanita indonesia bangga akan pemerntahn indonesia,yg setidaknya walau perempuan2 sudah tidak menyadari betapa beharganya diri perempuan untk tdk diobral2 disdari oleh pemrnthn.

37. EzZTy - November 12, 2008

Saya sebagai wanita indonesia bangga akan pemerntahn indonesia,yg setidaknya walau perempuan2 sudah tidak menyadari betapa beharganya diri perempuan untk tdk diobral2 disdari oleh pemrnthn.pmrnth bukan anak TK yg sunguh bodoh hgga tdk membolehkan adat istiadt maka di uu trsbt di kecualikan tentang seni,dan adat.
UNTUK PEMERINTAH:SAYA BERTERIMAKASIH ATAS PENGHORMATAN TERHADAP PERMPUAN…

38. Orang Indo - November 14, 2008

EzZty boleh bangga terhadap pemerintah indonesia
tapi kalo nanti EzZty ditangkap oleh aparat serta dijatuhi denda
oleh aparat tersebut, dengan alasan porno aksi
mungkin saja berfikiran berbeda tentang UU tersebut
karena definisi pornografi dan pornoaksi bisa diartikan
berbeda-beda dari masing-masing orang.
Kalau pemerintah memperhatikan rakyatnya
terutama para perempuan seharusnya memperhatikan tuh
nasib para TKW yang di siksa oleh majikan atau yang
akan dijatuhi hukuman mati karena membunuh majikannya
yang suka memperkosa TKW, tapi pemerintah Indonesia
sepertinya tidak perduli, sampai berita di liput oleh media
baru pemerintahnya peduli, itu juga hanya sebatas peduli saja
tidak ada tindakan nyata.Kalau memang pemerintah peduli
terhadap nasib para perempuan pemerintah harusnya
melakukan tindakan nyata, Misalnya menjalin kerjasama yang
akan memberikan perlindungan bagi para TKW yang berkerja
di negara luar agar terbebas dari perkosaan ataupun
tindakan asusila lainnya, sedangkan pemerintah ini
tidak pernah ada langkah yang nyata bagi perlindungan
para perempuan yang menjadi TKW.

Apakah pemerintah yang seperti ini sudah memberikan
PENGHORMATAN TERHADAP PEREMPUAN
seperti yang EzZTy katakan??????????

UU Anti Pronografi dan Pornoaksi mungkin saja
digunakan para “Oknum” aparat untuk memperkaya diri sendiri
sama seperti UU perlindungan Hak Cipta.
Bisa dibayangkan jika “Oknum” aparat melakukan UU tersebu
“mungkin” ada daftar tentang denda :
1. Memakai rok mini Denda Rp. 500.000,-
2. Memakai Tank Top Denda Rp. 1.000.000,-
3. Memakai Celana Pendek ketat Denda Rp. 1.500.000,-
dll
yang tentunya uang tersebut tidak pernah di setorkan ke kas negara
tetapi ke kantong pribadi, kalau sampai terjadi yang seperti itu
kan gawat.

39. Encangkuokem - November 19, 2008

Tidak ada hukum yang sempurna memang namun setidaknya UU ini adalah jawaban untuk menghadang pornografi yang telah menyebar jauh sampai ke desa-desa.
Bacalah lagi UU itu dengan lebih detail, setelah itu pikirkan saja bagaimana cukong-cukong film bokep menyebarkan dagangan pornographi sampai ke desa-desa. Bagi kita yang sudah dewasa mungkin tidak masalah karena kita sudah cukup dewasa menentukan mana yang salah atau benar.
Tapi bagaimana dengan anak-anak yang masih labil kejiwaannya?
Masak kita harus tutup mata dengan hal tersebut.

UU ini juga telah mengakomodasi pasal bahwa anak-anak dan individu akan dilindungi keamanannya termasuk dari pemaksaan untuk menjadi obyek pornografi. Dan di dalam pasalnya pun tidak ada pasal khusus yang memaksa perempuan pakai jubah kayak di Arab atau Afghanistan, Obyektiflah sedikit jangan mudah terbakar atau dibakar.

40. introzip - November 29, 2008

SETIAP NEGARA MAJU PUNYA UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PORNOGRAFI.

RUPANYA PENENTANG UU INI MONY** SEMUA, TIDAK TAHU MALU !

PENDUDUK P. DEWATA LARI DARI PULAU JAWA SEWAKTU MAJAPAHIT BERALIH AGAMA. SEKARANG, PENDUDUK DEWATA MAU LARI KE MANA?

INDONESIA TIMUR PERNAH MANGANCAM SEWAKTU UUD 45 ASLI & PIAGAM JAKARTA DIBERLAKUKAN. SEKARANG, DUIT PUSAT KESANA 150% DARI PAD-NYA. PEMERAS !

INDONESIA TIMUR SEJAK DULU PRO-PENJAJAH, BUKAN PRO KEMERDEKAAN RI. KENAPA MASIH BERGABUNG ? TAKUT DIBANTAI KARENA DIANGGAP SEPARATIS ?

41. Boby Febrianto - December 13, 2008

JANGAN TERGODA RAYUAN SETAN DAN IBLIS YANG MENYERUPAI MANUSIA
Pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang berdemokrasi, tapi demokrasi jangan salah diartikan dengan bebas melakukan apapun juga, apalagi bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang beridelogikan pancasila. kita lihat saja sila pertama yang menyatakan bahwa Ketuhan yang Maha Esa. Ini berarti setiap warga negara Indonesia secara Implisit maupun Eksplisit harus mempunyai agama. Saya berpendapat tidak ada satu agamapun yang mengajarkan AMORAL kepada umatnya, malah agama merupakan pembimbing hidup yang mengarahkan manuisa ke arah yang lebih baik bukan ke arah yang lebih buruk. SAYA SANGAT SETUJU dengan pemerintah yang telah merumuskan undang-undang Pornografi. Jangan terpengaruh dengan hasutan maupun rayuan SETAN-SETAN, IBLIS-IBLIS yang menyerupai manusia yang mencari cela agar UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI dihapuskan. Kapan lagi kita bisa mendidik GENERASI yang bermoral kalau bukan dimulai dari sekarang karena kita, bangsa Indonesia adalah ORANG TIMUR dan BUKAN ORANG BARAT. Jangan pernah pernah takut dengan SETAN dan IBLIS karena derajat manusia yang berahlak LEBIH MULIA. Teruskan perjuangannya PAK, jadikan bangasa Indonesia bangsa yang BERMORAL dan BERMATABAT.

42. Agus - January 15, 2009

Sebenarnya apa sih yang diributkan dengan telah dikeluarkan Undang-Undang Anti Pornografi
Itukan untuk anak cucu kita untuk tahun2 yang akan datang
Kitakan harus bersyukur lho dengan telah dikeluarkannya Undang2 Pornografi tersebut.
Yang nolak itukan karena memikirkan diri dan kelompoknya sendiri, tidak mau memikirkan nasib generasi muda kedepan.

Heran bin ajai ya?…..
UU Pornografi itukan demi anak cucu kita mendatang
Apa kepingin 20 tahun mendatang anak peremuan kita jalan telanjang di jalan. Apa itu yang diinginkan.
Gitu aja ko’ repot.

43. Maharani - April 6, 2010

Hai..sy rani?em, menurut sya ad baik ny juga kalau wanita penggoda it d tangkap polisi.jd kalau ud d tangkap semua kn ud aman tuh parah suami org?
By rani..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: